16 datasets found

Persentase dokumen perencaanaan pembangunan perangkat daerah yang dikoordinir oleh bidang PSDA

Jumlah SDM yang menangani Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Berdasarkan permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 112 ayat 3 bahwa Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat 2 dirumuskan dalam...

Berdasarkan permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 80 ayat 2 bahwa Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan...

Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam kepada Perangkat Daerah dibawah koordinasi lingkup Perekonomian

Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kepada Perangkat Daerah dibawah koordinasi lingkup Pemerintahan

Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kepada Perangkat Daerah dibawah koordinasi lingkup infrastruktur

Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di Perekonomian dan Sumber Daya Alam kepada Perangkat Daerah dibawah koordinasi lingkup Sumber Daya Alam

Evaluasi Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Infrastruktur

Evaluasi Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Kewilayahan

Evaluasi Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Pembangunan Manusia

Evaluasi Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Pemerintahan

Evaluasi Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah adalah tahapan proses perencanaan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan,...

Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 80 bahwa peserta konsultasi publik adalah Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk...

Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 94 ayat 2 bahwa Musrenbang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan